TARAKAN | DN — Ancaman putusnya layanan jaminan kesehatan di depan mata bagi puluhan ribu warga Kalimantan Utara (Kaltara). Sebanyak lebih dari 30 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berisiko dinonaktifkan mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan ini terpaksa diambil akibat Pemprov Kaltara tidak memperpanjang masa kepesertaan menyusul defisit anggaran sebesar Rp3,9 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2026. Dari total 114 ribu data warga nonaktif di Kaltara, porsi provinsi menyumbang sekitar 30 ribu lebih peserta, sementara sisanya masih menjadi pekerjaan rumah bersama lintas pemerintahan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyebarkan informasi resmi melalui puskesmas, desa, hingga kelurahan guna mengantisipasi kepanikan di tengah masyarakat, khususnya bagi pasien dengan jadwal pengobatan rutin.
“Risiko kekosongan ini harus kita mitigasi sedini mungkin agar pelayanan publik tidak terganggu. Jangan sampai pasien yang memiliki jadwal hemodialisa atau sedang memegang surat rujukan mendadak mendapati status kartunya nonaktif saat hendak berobat,” ujar Yusef, Senin (29/9/2026).
