Ketiga capres tidak miliki kejelasan visi pertahanan dan politik luar negeri

Prabowo telah mencoba memodernisasi militer Indonesia dengan cepat, khususnya angkatan udara dan angkatan laut, namun menumpuk persenjataan besar-besaran menjadi masalah karena beberapa alasan.

Pertama, masih sedikitnya pemikiran mengenai strategi negara ini. Pemerintah Indonesia belum secara jelas mendefinisikan ancaman-ancaman yang dihadapinya sehingga tampaknya mereka lebih memilih membeli senjata untuk pamer dibandingkan untuk menghadapi situasi darurat yang diperkirakan dapat terjadi.

Kedua, mengingat sejarah ketergantungan yang berlebihan terhadap senjata AS dan dampak berat dari sanksi itu, Indonesia telah mencoba mendiversifikasi sumber perangkat keras militernya. Upaya itu sudah terlalu jauh karena ada 33 negara yang menjadi sumber senjata.

Indonesia dikenal atas upayanya untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan dengan biaya murah, namun terjebak dengan sistem persenjataan yang tidak dapat berkomunikasi satu sama lain dan belum tentu dapat dioperasikan. Hal ini juga menciptakan dampak logistik yang sangat rumit.

Ketiga, masih sedikit pemikiran mengenai bagaimana Indonesia akan membiayai upaya ini meskipun kementerian keuangan menolak keras rencana Prabowo.

Modernisasi angkatan udara adalah salah satu contohnya. Indonesia memiliki armada F-16 yang sudah tua dari Amerika Serikat serta SU-27 dan SU-30 dari Rusia. Moskow sudah menolak upaya untuk mengadakan perjanjian barter lain dengan Jakarta untuk menukar perangkat keras militer dengan komoditas yang dibutuhkan.

Hal ini memaksa Indonesia untuk mencari negara lain, seperti Perancis dimana Indonesia sepakat untuk membeli 42 pesawat tempur Dassault Rafale senilai $8,1 miliar. Indonesia juga membeli sejumlah pesawat tempur Dassault Mirage bekas dari Uni Arab Emirat seharga $800 juta.

Prabowo menandatangani kesepakatan pada Agustus lalu untuk membeli 24 unit F-15EX dari Amerika Serikat, namun nilai pembelian itu tidak diungkapkan.

Indonesia pernah menandatangani perjanjian dengan Korea Selatan untuk membangun dan memproduksi pesawat tempur siluman KF-21 pada tahun 2016, dan berjanji untuk membayar 20% ($958 juta) sebagai syarat untuk dapat memproduksi 48 pesawat di dalam negeri. Sejak itu, Indonesia gagal meneruskan pembayaran, sehingga menyebabkan Seoul untuk mempertimbangkan mengeluarkan Jakarta dari program ini.

Kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi prioritas bagi pemilih Indonesia dan hal ini tampaknya akan terjadi lagi pada pemilu yang akan diadakan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Dan tidak ada perbedaan signifikan antara para kandidat dalam sebagian besar aspek kebijakan luar negeri dan pertahanan. Prabowo adalah kandidat yang paling vokal mengenai perlunya modernisasi militer, namun tidak jelas apa tujuannya.

Selain janji netralitas dan ketakutan akan terjebak dalam persaingan negara-negara besar, Indonesia tidak memiliki strategi jelas dalam isu luar negeri dan pertahanan, demikian juga halnya pada ketiga kandidat presiden. [J2/Red]

Zachary Abuza adalah profesor di National War College di Washington dan asisten di Universitas Georgetown. Opini yang dikemukakan di sini adalah pendapatnya sendiri dan tidak mencerminkan posisi Departemen Pertahanan AS, National War College, Universitas Georgetown, atau BenarNews.