Indonesia bersikap naif terhadap klaim maritim China. Jakarta telah meminta koordinat yang pasti dari sembilan garis putus-putus yang tampaknya melewati zona ekonomi eksklusif namun Beijing menolak permintaan tersebut.
Indonesia tidak mengakui garis putus-putus tersebut. Kondisi ini memberikan alasan yang lemah bagi Indonesia untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan Beijing, meskipun fakta menunjukkan bahwa armada penjaga pantai, milisi maritim, dan kapal penelitian seismik China secara rutin melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia.
Sebagai calon presiden pada tahun 2013 dan 2014, Jokowi mengembangkan poros maritim sebagai strategi holistik yang berupaya meningkatkan sumber daya bagi angkatan laut dan penjaga pantai untuk melindungi wilayah perairan, sekaligus meningkatkan infrastruktur maritim untuk menyatukan seluruh nusantara dan memperluas pertumbuhan ekonomi.
Sayangnya, Jokowi tidak pernah mengimplementasikan strategi ini dan malah berusaha mendekati Beijing.
![Gambar selebaran yang diambil dan dirilis pada 8 Januari 2020 oleh Istana Kepresidenan ini memperlihatkan Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) saat berkunjung ke pangkalan militer di kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Beberapa hari sebelumnya sejumlah kapal China ditemukan berlayar di sekita zona ekonomi eksklusif Indonesia. [Selebaran/Istana Kepresidenan/AFP]](https://www.benarnews.org/indonesian/opini/opini-zach-kandidat-pilpres-2024-11222023125033.html/231122_id_jokowi-natuna-1.jpg "231122_ID_jokowi-natuna.jpg")
Tahun ini, tidak ada kandidat yang berani memprovokasi China. Penurunan ekspor yang tajam ke China pada tahun 2023 karena melemahnya ekonomi diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1%.
Anies, yang menginginkan suara dari kelompok Islamis namun tertinggal jauh di urutan ketiga dalam jajak pendapat, adalah kandidat yang paling vokal menentang China.
Ganjar adalah kandidat yang paling banyak meniru kebijakan pertahanan Jokowi dan paling ragu-ragu untuk menentang China secara terbuka, karena posisi China sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Manifesto kampanye Ganjar tidak berfokus pada penguatan angkatan laut dan angkatan udara, melainkan pada penguatan penjaga pantai agar menjadi cukup besar untuk mempertahankan wilayah perairan Indonesia dari intervensi asing dan penangkapan ikan yang tidak diatur dan ilegal.
Prioritas pertahanan Ganjar berfokus pada persenjataan yang lebih murah dan lebih asimetris untuk strategi anti-akses dan menahan infiltrasi terhadap wilayah Indonesia, termasuk peluru kendali penyerang kapal, artileri pantai, ranjau, dan penggunaan spektrum electromagnetic dalam perang (electronic warfare).
Bahkan Prabowo, yang telah bertransformasi dari sosok antagonis terhadap Jokowi menjadi pembela peninggalannya, punya perbedaan dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya.
Prabowo, yang menolak tuduhan dirinya telah melanggar hak asasi manusia saat berkarir di dunia militer, telah merevitalisasi konsep poros maritim tanpa menyediakan detil yang lebih jelas. Namun, kebijakan pertahanannya mungkin akan lebih bombastis dibandingkan para pesaingnya.
Meskipun demikian, retorikanya tidak terlalu menunjukkan sikap anti-China dibandingkan lima tahun yang lalu.
Di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai menteri pertahanan, Indonesia sering terlihat tidak mau melawan intimidasi atau penelitian seismik China di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini mendorong China menjadi lebih agresif.
