Ironisnya, berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Polongbangkeng Selatan merupakan salah satu wilayah penerima program P3A terbanyak dari pemerintah pusat di Kabupaten Takalar. Besarnya alokasi program ini kini justru berbanding terbalik dengan kondisi nyata yang dihadapi petani.
Minimnya sinergi antara P3A dan petugas teknis di lapangan diduga menjadi akar persoalan. Tanpa koordinasi yang jelas, distribusi air menjadi tidak terkendali, bahkan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarpetani.
Situasi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan instansi terkait. Jika tidak segera ditangani, ancaman gagal tanam hingga krisis produksi pangan bisa terjadi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung pertanian.
Publik kini menunggu langkah tegas, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja P3A, transparansi penggunaan program pemerintah, serta percepatan modernisasi sistem irigasi.
Sebab bagi petani, air bukan sekadar kebutuhan – melainkan penentu hidup dan mati. [D’Kawang]
