Sebagai langkah antisipasi resiko dan ancaman keamanan siber dalam pemilu 2024, KPU dinilai perlu melakukan berbagai hal diantaranya melakukan asesmen dan audit keamanan terhadap seluruh sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh KPU serta penyusunan kebijakan perlindungan data pribadi.
Sistem Keamanan Siber Pemerintah Sangat Lemah, Jadi Kelinci Percobaan Hacker Pemula
Dalam kesempatan yang sama, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengatakan situs pemerintah memang selalu menjadi sasaran empuk serangan siber sehingga sering terjadi kebocoran data. Ini dikarenakan lemahnya sistem keamanan siber di laman lembaga pemerintah di tanah air. Saking lemahnya, kata Teguh, website pemerintah selalu menjadi kelinci percobaan hacker pemula untuk menguji kemampuan hacking mereka.
“Anak-anak sekolah yang baru belajar hacking, mereka belajarnya lewat hack website-website pemerintah, seburuk itu keamanan data kita,” kata Teguh.
Ditambahkannya, jika hal ini terus dibiarkan maka serangan siber berpotensi tidak terjadi setiap lima tahun sekali, tetapi lebih sering lagi. Oleh karena itu ia berharap pemerintah segera menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih handal agar insiden serupa tidak terulang lagi.
“Kalau kita lihat dua minggu kemarin kan KPU mengalami kebocoran data, itu bukan yang pertama, lima tahun sekali juga akan terus terjadi, di tahun 2020 data yang berbentuk PDF lalu 2022 juga ada kemunculan Bjorka, KPU kena lagi,” pungkasnya. [Red]#VOA
