Serangan Masif Siber, Bayangi Kontestasi Pilpres 2024

JAKARTA (DN) – Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar memperingatkan besarnya risiko dan ancaman terhadap eksploitasi data pemilih dalam pemilu 2024. Hal ini dikarenakan rentannya keamanan sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU.“Apalagi kemudian melihat sejumlah dugaan insiden terhadap sistem informasi yang dikelola oleh KPU yang beberapa diantaranya bahkan sampai terjadi pengungkapan terhadap data-data pribadi pemilih, serangan terhadap confidentiality maupun serangan terhadap integrity of data,” ungkap Wahyudi dalam media briefing “Mengidentifikasi Ancaman dan Risiko Keamanan Siber dalam Pemilu 2024” di Jakarta, Rabu (20/12).

Risiko eksploitasi data ini selalu terjadi di tahun politik, tambahnya. Bahkan pada 27 November lalu, sebuah akun anonim Jimbo di BreachForum mengunggah 252 juta data yang diklaim berasal dari situs kpu.go.id. Data yang kemudian dijual dengan harga US$74.000 itu terdiri dari berbagai data, antara lain: NIK, NKK, No Paspor, alamat, jenis kelamin dan lain-lain.

Sebelumnya, pada 21 Mei 2020, melalui akun Twitter underthebreach, sebuah akun pemantauan dan pencegahan kebocoran data asal Israel juga menawarkan penjualan dua juta data pemilih yang berasal dari KPU. Penjual juga meyakinkan bahwa dia memiliki 200 juta data penduduk yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin. Namun, pada saat itu, KPU menyatakan bahwa data pemilih Pemilu 2014 tersebut masuk dalam kategori data terbuka berdasarkan UU Pemilu.

“Artinya mulai dari pemilu 2014 pada dasarnya mayoritas dari penduduk Indonesia sudah tidak punya lagi integritas data pribadi,” tambah Wahyudi.

Peretasan Tak Pernah Diselidiki Tuntas, Serangan Semakin Merajalela