Pengiriman Surat Suara Pilpres RI di Taipei Harus Jadi Evaluasi Serius

  • Whatsapp
Seorang petugas TPS memberikan surat suara di TPS di Kuta, Bali, saat pelaksanaan pilkada, 9 Desember 2015. (Foto: AFP)

Hal ini dapat memicu kegaduhan serta menimbulkan keraguan atas kecakapan petugas dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Titi menegaskan hal itu tidak perlu terjadi jika sistem teknologi informasi yang memonitor distribusi logistik atau SILOG benar-benar digunakan secara tertib.

Seorang petugas pemilu memegang surat suara saat penghitungan suara pemilihan presiden di Makassar, Sulawesi Selatan, 9 Juli 2014. (Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad)
Seorang petugas pemilu memegang surat suara saat penghitungan suara pemilihan presiden di Makassar, Sulawesi Selatan, 9 Juli 2014. (Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad)

Beri Suara Lewat Pos Rentan Kecurangan?

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Titi mengakui pemberian suara lewat pos memang rentan kecurangan. Dia mencontohkan pemilu di Malaysia yang salah satu sumber kecurangan adalah melalui pemberian suara via pos dan kotak suara keliling (KSK). Pemungutan suara melalui metode pos dan KSK lebih rentan kecurangan karena tidak diawasi secara baik seperti pemilihan di TPSLN.

Selain itu kebebasan dan kerahasiaan juga rentan dilanggar. Bisa saja surat suara diterima bukan oleh orang yang memiliki hak suara. Kontrol menjadi tidak maksimal mengingat pemilih via pos yang menyebar dan tidak terkonsentrasi dalam titik tertentu saja.

Titi meminta KPU harus menjatuhkan sanksi kepada PPLN Taipei yang melanggar aturan distribusi logistik secara sengaja.

“Jadi profesionalisme penyelenggara pemilu itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan juga nanti di ujungnya adalah keyakinan bahwa memang pemilu diselenggarakan dengan benar, dengan prfesional, dan berintegritas. Ini rentan sekali memicu spekulasi dan kontroversi. Jangan sampai kelalaian ternyata justru berujung ketidakpercayaan terhadap kerja penyelenggara pemilu kita,” tutur Titi kepada VOA.

Menurut Titi, peristiwa di Taipei itu menjadi pembelajaran tentang pentingnya peran serta masyarakat secara proporsional dalam mengawasi proses pemilu. Misalnya menggunakan media sosial untuk memantau proses penyelenggaraan tahapan yang sedang berlangsung tanpa melanggar asas kerahasiaan dan kebebasan dalam pemberian hak pilih, sehingga penyimpangan atau pelanggaran lebih mudah untuk dideteksi. [Red]#VOA