Ketika pelarangan ekspor bijih mentah nikel diberlakukan pada era Presiden Jokowi, pemerintah menurutnya melakukan kesalahan dengan mengundang investor untuk membangun smelter nikel sebanyak-banyaknya terutama investor dari China sehingga jumlahnya sangat banyak pada saat ini.
“Maka, dari pada mengurangi produksi bijih nikel, justru sekarang fokusnya moratorium dari smelter. Jadi investasi untuk smelter saya kira ditutup, disamping menjaga kesimbangan tadi antara demandnya smelter dan suplai dari tambang, ,” katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Public Engagement Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Adam Kurniawan mempertanyakan konteks dari rencana pemangkasan kuota produksi nikel oleh pemerintah.
“Pemotongan produksi diterjemahkan bentuknya apa? Apakah pemotongan produksi itu berarti dia akan mencabut sebagian izin tambang tadi? Atau pengolahannya yang dikurangi skalanya dan tambangnya tetap saja begitu, tidak ada yang dicabut atau tidak ada izin tambang baru,” ungkap Adam.
Meski begitu, Adam tetap meyakini apabila kebijakan ini diterapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap lingkungan jika tidak ada pencabutan izin pertambangan nikel dan melakukan pemulihan lingkungan pada titik-titik yang telah dieksploitasi.
“Kerusakan ini tidak serta merta menghasilkan bencana. Di Beberapa tempat yang kemudian dikeruk, digunduli hutannya, dipotong bukitnya tidak jadi bencana besoknya. Mungkin butuh satu tahun, dua tahun itu berubah menjadi bencana. Kalau mau dihubungkan dengan bencana, cabut izin pertambangannya, rehabilitasi bekas tambangnya, itu baru dia akan berkontribusi pada pengurangan bencana. Lagi pula saya meyakini alasan pemotongannya bukan bencana, tapi terkait dengan harga nikel yang ambruk,” pungkasnya. [Red]#VOA
