Pemerintah Berencana Pangkas Produksi Nikel Tahun 2025

JAKARTA | DN – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa kementeriannya akan memangkas produksi nikel pada tahun ini. Ini dilakukan oleh pemerintah di tengah harga komoditas nikel yang sedang anjlok di pasar global.“Jadi saya dan Dirjen Minerba dan tim dari Kementerian, kami mengkaji berapa total kebutuhan nikel, dari total kebutuhan nikel kemudian kita bisa lihat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) berapa karena kita harus menjaga keseimbangan,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dengan begitu, RKAB perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang akan disetujui pada 2025 akan dievaluasi lebih lanjut karena pemerintah tidak ingin produksi nikel yang ada tidak terserap dengan baik di industri.

“Nikelnya dibuat harga murah nanti. Jadi kami tetap menjaga kesinambungan dan harga. Ini hukum permintaan dan penawaran bukan berarti semakin banyak RKAB, semakin baik. Kalau semakin banyak, kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel,” jelasnya.

Pemerintah berharap langkah ini akan bisa mendongkrak harga nikel di pasaran menjadi lebih baik. “Jadi jangan sampai kita jor-joran. Yang paling bagus itu adalah RKAB-nya banyak, harganya bagus, itu OK. Tapi kalau harganya anjlok, kemudian kita kasih RKAB-nya banyak, ya tambah anjlok lagi (harganya),” tegasnya.