Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mengantisipasi hal tersebut. meskipun masing-masing negara di dalam BRICS memiliki agenda tertentu, Indonesia dinilainya memiliki semangat hanya untuk memperluas hubungan dagang dan investasi semata.
“Khawatirnya kalau nanti bergabung terus jadinya ikut sepakat juga menggunakan single currency, sehingga dikhawatirkan justru akan bisa memberikan dampak yang negatif dari sisi dunia western. Meskipun memang semangatnya kita sebenarnya bukan ke arah sana, kita mau berteman dengan siapa saja. Sekalipun memang dari anggota BRICS punya agenda masing-masing, ya kita kan hanya ingin memperluas hubungan dagang saja, diversifikasi dan memperkuat investasi dan perdagangan,” pungkasnya.
APINDO Hormati Niat Indonesia
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menghormati keputusan Indonesia yang ingin bergabung dengan BRICS. Kalangan pengusaha, tambahnya, memaknai langkah tersebut sebagai upaya Indonesia untuk menyeimbangkan posisi geopolitiknya, setelah awal tahun ini menyatakan hasrat untuk menjadi anggota OECD.
Para pengusaha, ujar Shinta, sangat berharap pemerintah memiliki agenda ekonomi yang jelas terkait dengan keanggotaan Indonesia di BRICS kelak dan mengkomunikasikan kepada publik dengan baik apa sebenarnya tujuan atau kepentingan ekonomi nasional yang ingin dicapai.
“Like it or not, Indonesia perlu memahami bahwa BRICS memiliki bobot keberpihakan geopolitik tertentu dalam konteks konflik geopolitik saat ini. Bobot geopolitik ini lebih kental daripada konteks keanggotaan Indonesia dalam OECD karena pelaku pasar internasional (khususnya dari negara-negara maju seperti G7 dan OECD) melihat Indonesia sudah memiliki bias keterbukaan ekonomi dan dependensi ekonomi yang signifikan terhadap China,” ungkap Shinta kepada VOA melalui pesan singkatnya.
Selain percepatan diversifikasi relasi ekonomi Indonesia, khususnya dengan negara-negara BRICS, Shinta menilai manfaat lain yang dapat dirasakan ketika Indonesia bergabung dengan BRICS adalah dapat membantu Indonesia menciptakan diversifikasi sistem keuangan di dalam negeri yang tidak berpusat kepada sistem SWIFT atau USD.
“Ini akan sangat strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan fundamental ekonomi nasional, khususnya dari segi diversifikasi dan kebutuhan foreign currency reserves, peningkatan ketahanan nilai tukar dan memaksimalkan potensi perdagangan dengan negara-negara yang selama ini terkendala oleh embargo negara-negara G7 seperti Iran, Rusia, dan lainnya,” pungkasnya. [Red]#VOA
