Dalam pemilu kali ini, kata Hasyim, KPU pun mengundang pihak asing untuk turut memantau jalannya pesta demokrasi tersebut dalam program kunjungan pemilihan (Election Visit Program). Program ini katanya dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk mengikuti perkembangan pemilu di Tanah Air.
“Dan kesempatan Pemilu 2024 ini menjadi kesempatan bagi kita semua, bangsa Indonesia untuk menunjukkan kepada warga global bahwa Indonesia ini mempraktikkan demokrasi elektoral tentu saja dengan berbagai macam dinamikanya. Nah itu nanti yang akan dijadikan bahan kunjungan dan juga monitoring oleh para undangan atau peserta Indonesia Election Visit Program,” katanya.
“Program yang dilakukan untuk memfasilitasi para pihak yang berkeinginan untuk datang melihat proses-proses pemilihan atau pemilu di TPS dan juga konferensi melingkupi hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan situasi jelang hari pemungutan suara. Jadi paling tidak di 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan juga 2020 ada pemilu, ada pilkada, yang paling akhir adalah pemilu atau pilkada di masa COVID-19,” ungkap Afifuddin.
Program ini diadakan salah satunya juga karena pemilu di Tanah Air cukup menarik perhatian dunia internasional. Menurutnya ketertarikan global ini tidak hanya sebatas pada proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS, tetapi juga adanya keinginan menggali lebih dalam terkait sistem dan manajemen pemilu di Indonesia.
“Atas dasar itu pada pemilu 2024 ini KPU selaku penyelenggara pemilu di Indonesia kembali mengundang penyelenggara pemilu, NGO internasional, dan perwakilan negara sahabat atau kedutaan untuk hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan pemilu 2024,” jelasnya.
Afif menjelaskan sejauh ini ada 193 peserta yang diundang dan akan hadir dalam Election Visit Program tersebut. Peserta yang hadir di antaranya dari 81 perwakilan negara sahabat, 35 orang dari otoritas pemilu di luar negeri, 18 orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, dan satu kampus luar negeri.
Para peserta ini, kata Afif, akan mengunjungi sejumlah TPS di tiga provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan mengatakan predikat yang didapatkan oleh Indonesia sebagai pemilu paling rumit di dunia masih bisa diperdebatkan.
“Kalau paling rumit, itu debatable ya. Karena bisa jadi yang lebih rumit Filipina. Di Filipina juga pakai sistem presidensial, pilih presidennya langsung. Terus serentak juga. Dan dia bukan hanya milih capres, tapi juga cawapresnya beda kursi, beda kontestasi, beda surat suara,” ungka Usep.
