Dalam rancangan usulan, biometrik akan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan basis data kependudukan.
- Verifikasi akurat: Sidik jari atau retina mata sulit dimanipulasi dibandingkan kartu identitas fisik.
- Integrasi data: Hanya penerima bantuan sosial yang tercatat dapat mengakses harga subsidi.
- Transparansi distribusi: Pemerintah bisa memantau real-time distribusi LPG dari pangkalan hingga pengecer.
Meski dinilai efektif secara administratif, sejumlah pihak menyoroti kesiapan teknologi di lapangan. Pengadaan alat pemindai di setiap pangkalan LPG menjadi faktor krusial. Di daerah seperti Lamongan dan wilayah pelosok lainnya, keterbatasan infrastruktur bisa menjadi hambatan implementasi. Tanpa dukungan perangkat yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru bagi masyarakat kecil.
