Protes para aktivis peduli lingkungan ini disuarakan di depan kantor Konsulat Jenderal Australia dan kantor Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Kedua negara itu disebut-sebut menjadi penyumbang terbesar sampah plastik impor yang masuk ke Indonesia, khususnya Jawa Timur.
Perwakilan pelajar peduli lingkungan, Aeshnina Azzahra Aqilani, mengatakan, ia mewakili warga Jawa Timur yang tidak menginginkan kampung halaman tempat tinggal mereka tercemar sampah plastik, termasuk yang berasal dari luar negeri.
Selama ini sampah plastik telah menimbulkan pencemaran pada air, tanah dan udara. Berbagai masalah kesehatan seperti gangguan hormonal, pernafasan, hingga kanker, dialami warga yang tinggal di sekitar lokasi pembuangan sampah plastik.. Aeshnina juga mengirimi surat ke kedua kantor konsulat negara asing tersebut agar mereka menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia.
“Kami meminta mereka untuk bertanggung jawab merestorasi dan merehabilitasi lingkungan yang telah mereka cemari dengan sampah plastiknya, agar mereka berhenti mengirimkan sampah plastiknya ke Indonesia, berhenti mengekspor sampah plastiknya, untuk mengolah sampah plastiknya sendiri, mendaur ulang sampah plastiknya sendiri di negaranya mereka sendiri,” kata Aeshnina.
Juru bicara ECOTON, Alaika Rahmatullah, menyebut Australia menjadi negara yang mengirim sampah plastik terbanyak ke Indonesia.
Menurut Basis Data Statistik Perdagangan Komoditas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Comtrade, sedikitnya 22.000 ton sampah plastik dari Australia dikirim ke Indonesia pada kurun waktu 2023-2024, atau naik 27,9 persen dari setahun sebelumnya, yaitu 16.100 ton. Sementara itu, Jepang mengirim sampah plastiknya sekitar 12.460 ton ke Indonesia pada 2023, atau meningkat 14,37 persen dari 2022, yaitu 10.670 ton.
Alaika mengatakan, sampah-sampah plastik itu berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan di di sejumlah desa di Sidoarjo, Mojokerto, dan Malang.
“Faktanya dumping site sampah impor ini telah kami temukan, ada di Desa Gedangrowo, kemudian ada di Desa Tanjangrono, kemudian ada juga di Desa Bangun, yang kemudian ternyata sampah-sampah itu ditimbun, dibakar, kemudian ada juga yang berakhir di pabrik tahu, pabrik Krupuk, untuk bahan pembakarannya,” papar Alaika.
Direktur Eksekutif ECOTON, Daru Setyo Rini, menyebut negara-negara maju yang mengirimkan sampah plastiknya ke Indonesia, bertanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Daru mengatakan, seharusnya negara maju memberikan contoh mengenai bagaimana tanggung jawab mengelola sampahnya, dan bukanya malah membuang sampahnya ke Indonesia.
Penelusuran ECOTON menyebutkan bahwa sampah plastik dari negara-negara maju tidak hanya berakhir di tempat-tempat, tapi juga menjadi bahan baku pembakaran industri makanan seperti tahu dan krupuk.
Padahal, berdasarkan penelitian ECOTON pada 2024, sampah plastik jenis high density polyethylene (HDPE) di Jawa Timur mengandung 346 bahan kimia berbahaya, dengan 30 di antaranya berkonsentrasi tinggi dan berpotensi mengganggu sistem endokrin pada organisme manusia dan hewan.
“Semua plastik itu mengandung bahan-bahan kimia beracun yang berbahaya kalau didaur ulang. Apalagi kalau cara daur ulangnya itu tidak menerapkan sistem pencegahan terlepasnya racun-racun kimia ini ke lingkungan. Misalnya dengan cara dibakar, banyak gas-gas atau abu-abu yang akan lepas, dan itu tidak terpantau, tidak terkendali ketika dia sudah berubah bentuk dari padat menjadi gas atau pun partikel debu yang berterbangan di udara,” jelas Daru.
