DPRD Jawa Timur merekomendasikan agar Dinas Pendidikan menetapkan harga acuan seragam yang wajar serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan koperasi dan komite sekolah. Deni juga menyerukan perlunya pengawasan lebih intensif dan sosialisasi kepada orang tua murid.
“Sekolah negeri seharusnya menjadi solusi pendidikan, bukan menambah beban baru. Jika tak ditangani serius, ini akan menjadi masalah tahunan yang terus berulang,” katanya.
Tak hanya seragam, laporan pungutan lain juga menjadi sorotan. Di antaranya sumbangan peningkatan prestasi senilai Rp150 ribu per bulan dan iuran komite Rp200 ribu per bulan. Bahkan, disebutkan bahwa dana komite digunakan untuk mengantisipasi persoalan hukum yang mungkin muncul.
“Aneh rasanya jika sumbangan justru menjadi tekanan bagi masyarakat. Harus transparan, jelas peruntukannya, dan tidak memaksa,” tutup Deni. [Red]
