SIDOARJO | DN — Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.A.P., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Jembatan Candinegoro di Kecamatan Wonoayu, Senin (21/9/2026). Langkah tegas ini diambil untuk memastikan proyek infrastruktur strategis tersebut berjalan sesuai linimasa dan tuntas sebelum puncak musim penghujan.
Namun, hasil peninjauan lapangan justru memicu ketegasan sang wakil bupati. Berdasarkan data pengawasan, proyek yang dialokasikan dari anggaran senilai Rp1,46 miliar itu mengalami rapor merah akibat keterlambatan progres yang cukup signifikan.
“Saya sidak langsung, ternyata deviasi keterlambatannya mencapai 28 persen. Padahal, ini sudah mau masuk musim hujan. November atau Desember ini sudah harus selesai, tapi kondisi di lapangan masih seperti ini. Sangat mengkhawatirkan,” ujar Mimik di lokasi proyek.
Berdasarkan data teknis, progres pembangunan yang seharusnya sudah menyentuh angka 45 persen ternyata baru terealisasi sekitar 17 persen. Tidak hanya soal waktu, Mimik juga menemukan kejanggalan pada kualitas material yang digunakan oleh pihak kontraktor, salah satunya komponen besi bagian pancang yang dinilai melenceng dari spesifikasi teknis perencanaan.
Menyikapi temuan tersebut, Wabup Mimik langsung memberikan instruksi keras. Ia mewajibkan pihak kontraktor untuk segera mengganti material yang tidak sesuai spesifikasi agar memenuhi standar teknis yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
Selain masalah material, minimnya jumlah pekerja di lapangan turut menjadi sorotan tajam. Saat sidak berlangsung, tercatat hanya ada sekitar 10 orang pekerja di lokasi. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak memadai untuk mengejar ketertinggalan target waktu.
“Kontraktor harus bertanggung jawab penuh. Pekerja harus ditambah, wajib lembur, dan pengerjaan harus dikebut agar selesai tepat waktu,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menekankan bahwa pembangunan Jembatan Candinegoro memiliki urgensi tinggi bagi mobilitas dan kelancaran arus lalu lintas warga sekitar. Oleh karena itu, Mimik mengingatkan pihak pelaksana proyek agar tidak main-main dengan kualitas konstruksi maupun tenggat waktu, mengingat ada konsekuensi tegas bagi kontraktor yang gagal memenuhi ketentuan. [SWD]
