Deni juga menyoroti keterlibatan komite sekolah yang kerap menjadi ujung tombak dalam penjualan seragam. Tanpa pengawasan ketat, ia menilai praktik ini rawan disalahgunakan dan mengaburkan transparansi.
“Orang tua harus diberi pilihan. Selama warna dan model sesuai, tak seharusnya dibatasi untuk membeli hanya di satu tempat,” lanjut Deni, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia menjelaskan bahwa akar persoalan terletak pada ketiadaan regulasi harga seragam di tingkat provinsi atau nasional. Walaupun moratorium penjualan seragam telah dicabut pada akhir 2023, belum ada kebijakan yang membatasi harga secara jelas dan adil.
