Menurut Yuan Candra Djaisin, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, keberlanjutan opini WTP ini mencerminkan keseriusan Pemkab Tuban dalam menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel. Ia juga menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK RI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dengan torehan prestasi sepuluh kali berturut-turut, Tuban telah membuktikan diri sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Ke depan, Pemkab Tuban berkomitmen untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik dan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. [J2]
