“Audit akan memberikan kepastian bahwa dana digunakan sebagaimana mestinya. Ini bukan sekadar urusan internal rumah sakit, tetapi soal akuntabilitas dalam penggunaan dana publik,” ujar seorang legislator yang enggan disebutkan namanya.
Mengacu pada Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, setiap fasilitas kesehatan mitra BPJS diwajibkan untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Namun, hingga saat ini, RS Maryam Citra Medika Takalar belum memberikan laporan keuangan yang bisa diakses publik atau pemerintah daerah.
Sejumlah masyarakat mempertanyakan sikap tertutup pihak rumah sakit terhadap laporan penggunaan dana BPJS. Banyak yang berpendapat bahwa transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan terhadap sistem kesehatan nasional.
“Kalau tidak ada yang ditutupi, seharusnya tidak ada masalah dalam membuka laporan dana BPJS. Justru keterbukaan adalah bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
