Di sisi lain, Sumarno menyoroti pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, kasus hukum yang kembali menjerat kepala daerah harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjauhi praktik korupsi.
“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi selama ini terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui supervisi dan penguatan tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota.
Fokus pengawasan diarahkan pada sektor-sektor yang selama ini dinilai rawan penyimpangan, seperti pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.
