Namun, hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja iuran tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan. Temuan ini memperkuat catatan sebelumnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Takalar tahun 2022 dan 2023, yang juga menyoroti masalah pembayaran iuran JKN kelas III.
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemkab Takalar 2024 Capai 93,54 Persen, Ditemukan Masalah Validitas Data Peserta JKN
Pos terkait
Rekomendasi Panas dari DPRD Lamongan: Digitalisasi, Infrastruktur, dan Pendidikan Jadi Sorotan Utama
Sinergi Dahsyat! Sarbumusi–Disnaker Lamongan Gelar Edukasi Religius dan Nobar Marsinah
Otoda ke-30, Lamongan Gaspol Sinergi Pusat-Daerah & Raih Penghargaan Nasional
Rekrutmen Raksasa: 35.476 Manajer Koperasi Merah Putih Siap Dongkrak Ekonomi Desa & Nelayan
Pengamanan Maksimal! Pemberangkatan Haji Ngawi Berjalan Mulus Tanpa Hambatan
