Menuntut transparansi dalam realisasi program Jalan Mulus Lamongan (JAMULA), termasuk akses terhadap laporan penggunaan anggaran, mekanisme pengawasan, serta evaluasi atas efektivitas proyek tersebut bagi masyarakat Lamongan.
Mendorong DPRD agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan dana publik.
Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan yang dapat mengancam investasi sumber daya manusia dan masa depan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama demi kemajuan negara.
Mendesak pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai, termasuk pencairan tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen ASN serta memastikan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam sistem pendidikan nasional.
