LAMONGAN | MDN – Aksi demonstrasi kembali terjadi, kali ini dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir Lamongan. Kurang lebih 300 mahasiswa dari berbagai elemen, seperti PMII, HMI, GMNI, dan lainnya, turun ke jalan dengan membawa dua tuntutan utama, yakni isu lokal dan nasional. Mereka mendesak penyelesaian serta penanganan dugaan kasus korupsi dan transparansi penggunaan APBD, serta meninjau kebijakan pemerintah pusat. (20/02/25)
Aksi yang berlangsung pada Rabu, 19 Februari 2025, dilakukan di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan kantor DPRD Lamongan. Demonstrasi yang mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian ini berjalan lancar, meskipun sempat terjadi aksi saling dorong di depan kantor DPRD Lamongan. Hal ini terjadi karena tidak ada perwakilan DPRD yang menemui massa aksi, meskipun mereka telah berorasi selama hampir dua jam.
Ketua BEM Joko Tingkir Lamongan, Rizka Bintang Agus Satriya, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa pihaknya bersikap tegas terhadap berbagai isu strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan, mereka menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Mendesak DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal dan memastikan proses hukum terkait dugaan korupsi yang melibatkan Bupati. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga integritas kepemimpinan daerah.
