Sebanyak 10 desa dinilai terbaik dengan predikat tata kelola sangat memadai, yaitu:
- Desa Waruberon (Balongbendo)
- Desa Keboan Anom (Gedangan)
- Desa Modong (Tulangan)
- Desa Wadungasri (Waru)
- Desa Simoketawang (Wonoayu)
- Desa Simoangin-angin (Wonoayu)
- Desa Trompoasri (Jabon)
- Desa Kwangsan (Sedati)
- Desa Bligo (Candi)
- Desa Sidomojo (Krian)
Selain itu, empat desa masuk nominasi desa antikorupsi, yakni Desa Kwangsan, Wadungasri, Simoketawang, dan Trompoasri. Desa Kwangsan bahkan menjadi nominator desa antikorupsi tingkat Provinsi Jawa Timur.
Andjar menjelaskan, evaluasi dilakukan dengan lima indikator utama:
- Penyusunan Rencana Anggaran Kas (1%)
- Tata Kelola Keuangan TA 2024 (65%)
- Kesesuaian SILPA (1%)
- Pengadaan Barang dan Jasa Desa (25%)
- Pengelolaan Aset Desa serta kontribusi BUMDes terhadap PADes (6%)
Menurutnya, beberapa temuan yang masih sering muncul adalah ketidaktepatan dokumen SPJ, pengelolaan aset desa yang belum optimal, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengadaan barang dan jasa.
