Perlu diingat bahwa pemerintahan sesungguhnya adalah keluarga besar (integrated governace) yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya, di mana secara prinsip pemerintahan, baik itu Presiden, Gubernur atau Bupati memiliki political will dalam menjamin warganya supaya bisa hidup dengan layak, paling tidak dalam kebutuhan dasar minimal yakni sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang menjadi indikator kesejahteraan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kebijakan publik yang arahnya untuk kesejahteraan ini menjadi kunci vital agar potensi masalah seperti lemahnya rasa memiliki, kecenderungan untuk merendahkan hukum dan lemahnya rasa percaya diri warga bisa dikendalikan dan diarahkan menjadi lebih baik.
Prestasi atau Stagnasi
Tagline Yes-Dirham “Menjaga Amanah, Menuntaskan yang Tertunda” dalam kampanye satu tahun yang lalu, ternyata masih terngiang di ingatan warga Lamongan bahwa masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan di periode pertama Yuhronur Effendi sebagai Bupati Lamongan, maka di periode kedua bersama Dirham Akbar Aksara sebagai Wakil Bupati Lamongan melanjutkan sekaligus memperkuat visi misinya dengan tagline Mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”.
Tentu saja program-program di dalamnya adalah kelanjutan dan penguatan dari program sebelumnya, di antaranya adalah PERINTIS, Lamongan Nyantri, Lamongan Generasi Emas, RAMAH SHINTA, Lamongan Emas, UMKM Naik Kelas, Young Entrepreneur Suces, Yakin Semua Sejahtera, JAMULA Mantap, Lamongan Menyala, Lamongan Tangguh, Lamongan Hijau, Desa Pintar, dan Transformasi Digitalisasi Publik.
Dari sekian banyak program di tengah pengetatan anggaran akibat kebijakan nasional efisiensi, perjalanan satu tahun Yes-Dirham dalam berbagai berita di media cetak, online dan medsos yang berafiliasi dengan pemerintah dijelaskan berbagai capaian kinerja yang diartikan sebagai prestasi kinerja satu tahun Yes-Dirham. Di antara capaian kinerja tersebut, terjadi penyerapan tenaga kerja hampir dua ribu orang, melahirkan ratusan wirausaha muda, puluhan UMKM naik kelas, sebanyak 49 produk mampu menembus pasar ekspor, sebanyak 474 KDMP (koprasi Desa Merah Putih) telah berbadan hukum, produksi padi mencapai 1.335.099 ton, produksi perikanan sebanyak 129.790 ton, penyaluran 7.598 beasiswa mulai jenjang SD himgga S2, aktivasi RSUD Ki Ageng Brondong, kemantapan jalan kabupaten yang mencapai 60 persen, penyaluran 20.135 bantuan untuk bencana banjir, destinasi wisata yang menghasilkan hampir empat juta wisatawan, serta program MBG telah berjalan di berbagai lembaga pendidikan.
Tentu secara data statistik rentetan capaian kinerja tersebut bisa jadi merupakan sebuah prestasi. Sayangnya, masyarakat tidak membaca capaian tersebut cukup dengan data statistik saja, tapi bagaimana masyarakat bisa merasakan ada perubahan dan peningkatan kesejahteraan dalam prespektif riil. Namun, yang terjadi justru di berbagai media sosial masih mendengung suara masyarakat yang merisaukan betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan UMK, masih cukup banyak UMKM yang belum tersentuh pembinaan, struktur pertumbuhan produk domestik regional bruto yang masih didominasi usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih di angka 30 persen, masalah kesenjangan dan tingkat kemiskinan tidak disebutkan secara kongkrit dan detail, beberapa sekolah negeri/pemerintah masih menarik pungutan dengan berdalih infaq. Belum lagi angka putus sekolah yang belum mampu terdeteksi dan ditindak lanjuti, banjir tahunan di beberapa desa yang masih terjadi dan berulang, kualitas RSUD Ki Ageng Brondong yang masih kalah bersaing dengan Rumah Sakit swasta sekitar, dan yang terakhir adalah mengenai infrstruktur jalan berlubang masih masif memakan korban kecelakaan tidak juga mendapatkan perhatian serius.
