4. Yurisprudensi Mahkamah Agung
Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, telah ditegaskan bahwa gugatan perlawanan eksekusi tidak bersifat menunda eksekusi putusan yang sudah inkracht. Salah satu yurisprudensi yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung No. 128 K/Sip/1973, di mana dinyatakan bahwa gugatan perlawanan eksekusi tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah inkracht.
5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 – Tata Cara Eksekusi Putusan Pengadilan
Dalam Perma ini ditegaskan bahwa eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penundaan hanya bisa dilakukan jika ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang secara eksplisit memerintahkan penundaan eksekusi.
Perma ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan eksekusi dan penanganan gugatan perlawanan eksekusi, tetapi menegaskan bahwa eksekusi harus tetap dilakukan meskipun ada gugatan perlawanan.
6. Prinsip Hukum Eksekusi
Dalam hukum acara perdata, eksekusi putusan yang sudah inkracht adalah perwujudan dari prinsip keadilan yang final dan mengikat. Menunda eksekusi tanpa alasan hukum yang sah, seperti menunggu hasil gugatan perlawanan eksekusi, bertentangan dengan prinsip ini dan dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewenangan hakim sebagai eksekutor.
Ketua PN sebagai pejabat eksekutor tidak boleh menunda eksekusi tanpa adanya perintah dari pengadilan yang lebih tinggi. Melakukan penundaan tanpa dasar yang sah bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
