Penggunaan Istilah OPM Membuat Rancu Penyelesaian Konflik Papua

  • Whatsapp
Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB dengan masyarakat suku Pedalaman Perbatasan Papua Selatan, Sabtu (13/4). (Foto: akun X @Puspen_TNI).

Konflik di Papua bagai tak berkesudahan. Jaringan Damai Papua menilai digunakannya kembali istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat rancu penyelesaian konflik di sana.

TNI telah menggunakan kembali istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini sebagai pengganti sebutan kelompok separatis teroris (KST).Peneliti Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth memperingatkan bahwa istilah OPM akan membuat rancu penyelesaian konflik di Papua. Apalagi, kata Adriana, aparat lain masih menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Karena dalam pemahaman saya, Organisasi Papua Merdeka itu ada tiga organ penting di situ, yang menurut saya pendekatannya tidak bisa sama,” jelas Adriana kepada VOA, Minggu (14/4/2024).

Peneliti Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth (dok. pribadi).
Peneliti Jaringan Damai Papua Adriana Elisabeth (dok. pribadi).

Adriana menjelaskan tiga organ penting OPM tersebut adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang berjuang dengan diplomasi dan politik luar negeri, organisasi politik Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berjuang tanpa kekerasan, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (disingkat TPNPB) yang bergerak dengan pendekatan militer.

Adriana menduga penyebutan OPM oleh TNI hanya menunjuk pada TPNPB atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti istilah yang digunakan Kepolisian Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Papua akan berjalan parsial yakni hanya dengan pendekatan militer seperti selama ini.

Selain itu, perbedaan istilah OPM dengan KKB akan menyulitkan koordinasi antaraparat keamanan dan para pemangku kepentingan terkait. Sebab, masing-masing pihak akan memiliki pemahaman yang berbeda dalam melihat konflik di Papua.

“OPM itu bukan hanya sayap militer, bukan hanya TPNPB, ada kelompok lain yang harus dipikirkan pendekatannya seperti apa,” tambah Adriana.

Ia juga mengusulkan pemerintah agar melakukan pendekatan resolusi konflik untuk Papua. Sebab, resolusi pembangunan yang dilakukan pemerintah terbukti tidak mampu menyelesaikan konflik. Selain itu, menurutnya, resolusi tersebut harus melibatkan semua pihak, termasuk perwakilan dari sayap militer yang bisa diajak berdialog dalam mencari solusi.

“Yang pertama yang harus dirancang adalah bagaimana memulihkan kondisi-kondisi yang buruk, dari aspek keamanan, politik, ekonomi dan sebagainya.”

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya (screenshot).
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya (screenshot).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *