Ketua PC PMII Ngawi, Abdul Latif, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
“Aksi ini sebagai trigger supaya pengawalan kasus korupsi ini tidak terulang lagi. Kami ingin bersama-sama menguatkan Dinas Pendidikan agar ke depan bisa bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas. Jika tidak, masyarakat akan terus dirugikan karena pendidikan di Ngawi yang sudah memprihatinkan malah dikorupsi,” tegasnya.
Selain menuntut transparansi dalam pelaksanaan anggaran sesuai Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan meminta klarifikasi atas kerugian negara akibat dugaan korupsi dana hibah. Terlebih terkait dugaan korupsi dana hibah tahun anggaran 2022 senilai 19,17 miliyar rupiah.
