JAKARTA | DN — Pimpinan DPR RI mendesak pemerintah pusat maupun daerah bergerak cepat mengutamakan keselamatan warga pascagempa bumi kuat berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan tanggap darurat diminta segera berfokus pada evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, jajaran parlemen mendorong koordinasi lintas komisi untuk memastikan penanganan bencana berjalan tanpa kendala. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTT juga diinstruksikan ikut mengawal distribusi bantuan di lapangan.
“Keselamatan warga menjadi prioritas utama. Kebutuhan masyarakat terdampak harus segera dipetakan agar penanganannya tidak terlambat, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, logistik, hingga pemulihan fasilitas yang rusak,” ujar Dasco dalam keterangan resminya di Jakarta. Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menyampaikan belasungkawa mendalam dan meminta warga tetap tenang serta mematuhi arahan resmi BMKG, BNPB, dan BPBD setempat.
Dampak guncangan gempa dilaporkan merusak sejumlah hunian warga dan fasilitas umum. Berdasarkan laporan BMKG bersama Stasiun Geofisika Kupang, beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh di kawasan Maumere, Manggarai Barat, dan Labuan Bajo. Kerusakan infrastruktur juga terjadi pada fasilitas Pelabuhan Maumere serta bangunan Hotel Jayakarta Bajo.
Kondisi lapangan yang memprihatinkan tersebut menyisakan kecemasan mendalam bagi masyarakat setempat. Maria (38), salah seorang warga Maumere, menceritakan suasana mencekam saat guncangan terjadi.
“Guncangannya sangat keras dan membuat kami semua panik berlari ke luar rumah. Tembok bagian dapur runtuh dan dinding depan retak besar. Sekarang kami bertahan di tempat terbuka karena masih takut ada gempa susulan. Kami sangat berharap bantuan tenda pengungsian, makanan, dan air bersih bisa segera sampai,” tutur Maria.
Saat ini, pendataan kerusakan dan penyaluran bantuan darurat terus difokuskan ke titik-titik terdampak. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi kabar burung yang belum terverifikasi dan hanya memegang teguh informasi dari lembaga otoritas resmi. [MDN/Red]
