Pantai Kenjeran, lapangan pekerjaan dan tempat tinggal nelayan yang akan terdampak reklamasi pulau baru di timur pesisir Surabaya (Petrus Riski/VOA)
Sukron mengatakan, selain membunuh mata pencaharian nelayan serta warga di kawasan pesisir, proyek ini dikhawatirkan akan menghilangkan perkampungan nelayan beserta adat dan tradisi yang ada di dalamnya.
“Kalau PSN ini dilakukan oleh pemerintah dan para investor terkait, di sini juga sama dengan membunuh mata pencaharian teman-teman nelayan di Surabaya dan daerah-daerah lainnya. Bukan hanya sekadar membunuh, tapi menggeser secara perlahan daerah perkampungan nelayan, itu dijadikan sebagai wisata yang dihuni oleh para kaum elite,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan, mengatakan aktivitas reklamasi akan menghilangkan kampung-kampung nelayan yang ada di pesisir timur Surabaya. Kawasan elite yang dibangun di pulau baru hasil reklamasi, kata Wahyu, akan menyingkirkan perkampungan nelayan yang sering dianggap sebagai permukiman kumuh.
“Kampung nelayan pelan-pelan juga akan hilang, karena kawasan-kawasan ini adalah kawasan yang tidak menerima kawasan yang dianggap kumuh, tentu akan dipinggirkan pelan-pelan. Tidak secara represif seperti yang kita bayangkan, tapi pelan-pelan, dengan menutup akses-akses kehidupannya, seperti ekonomi, seperti akses sosial, dan pelan-pelan akan berubah, dan mereka akan terpinggirkan, dan akan hilang kampung-kampung nelayan itu secara perlahan,” kata Wahyu Eka Setyawan.
Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil Walhi Nasional, Parid Ridwanuddin, mengatakan masyarakat pesisir sudah sejak awal menjadi korban akibat perubahan iklim saat ini. Sedangkan proyek reklamasi menjadi ancaman baru bagi masyarakat pesisir karena akan mengambil ruang hidup nelayan.
Data yang dimiliki Walhi Nasional menyebutkan, dari total 3.590.000 hektare luas proyek reklamasi di 28 provinsi di seluruh Indonesia, terdapat 213.000 hektare proyek reklamasi di Jawa Timur, termasuk yang akan dilakukan di pesisir timur Surabaya. Dari 3,5 juta hektare luasan proyek reklamasi secara nasional, luas permukiman nelayan hanya sekitar 21.000 hektare. Angka ini kata Parid, menunjukkan keberpihakan pemerintah pada proyek reklamasi dibandingkan dengan kehidupan nelayan.
“Dari 28 (provinsi) yang kita lihat itu, proyek reklamasi yang ada di Jawa Timur itu ada 213.562 hektare, dan ini tentu sangat mengerikan karena akan banyak wilayah-wilayah tangkap nelayan di Indonesia itu, terutama di Jawa Timur, itu akan dirampas. Pemerintah dengan mudah saja, kasih itu label PSN, jadi ada kemasan di situ kepentingan publik, ada kemasan proyek strategis, tapi kita tidak tahu ini strategis untuk siapa,” kata Parid Ridwanuddin.
