“Namun sayangnya kemenangan yang kami miliki melalui jalur hukum itu tidak menghentikan aktivitas perusahaan, malah perusahaan semakin brutal, semakin masuk dan melakukan penerobosan lahan pertanian warga,” tuturnya.
Masyarakat pun berupaya melaporkan penerobosan lahan pertanian yang dilakukan oleh perusahaan ini, namun sayangnya laporan ini sama sekali tidak diproses oleh kepolisian. Bahkan, warga yang melawan kerap dikriminalisasi.
Pemuda berusia 28 tahun ini berharap kepada pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel, karena sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat yang berada di dalam lingkar tambang tersebut.
“Yang kami dapatkan hanya kehancuran, hanya kemiskinan yang akan terjadi, bahkan akan terjadi kemiskinan berkepanjangan kemudian kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Ketika pemerintah akan memaksakan, maka bukan hanya bencana alam, bukan hanya krisis air bersih tetapi kami akan mati karena kita mau berharap apa lagi ketika alam kami rusak sementara kami menggantungkan kehidupan di sektor pertanian dan kelautan,” tegasnya.
Salah Mengartikan Solusi Perubahan Iklim
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Muhammad Jamil, menyatakan bahwa ambisi pemerintah untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik sebagai solusi untuk memerangi krisis iklim adalah sebuah kekeliruan.
Bagaimana tidak, Indonesia, yang merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dan sumber bahan baku baterai kendaraan listrik, dieksplorasi secara besar-besaran oleh pemerintah. Hilirisasi nikel yang selalu diagung-agungkan sebagai demi kesejahteraan bangsa dan negara, kenyataannya malah membebani masyarakat yang harus menanggung dampak berat akibat aktivitas eksplorasi tersebut.
“Sebenarnya ini adalah sebuah daya rusak turunan dari ketika solusi perubahan iklim itu ditafsirkan keliru menjadi kuantifikasi dan akal-akalan finansial, lalu kemudian diterjemahkan jauh lebih rumit yang ternyata keluarnya adalah kendaraan berbasis tenaga listrik yang berbasis baterai,” ungkap Jamil.
Jika pemerintah terus mengeksplorasi nikel secara besar-besaran, katanya, maka sesungguhnya Indonesia berada dalam bahaya. Mengapa? Cadangan nikel di Tanah Air umumnya terpusat di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara hingga ke Papua. Hampir seluruhnya cadangan nikel tersebut berada di wilayah pesisir dan pulau kecil.
“Pulau kecil hilang, dan tenggelam, itu dampak paling ekstrem,” katanya.
