“Peran musrembang memastikan bahwa arah kebijakan mulai dari Pemerintah pusat dipadukan dengan kebutuhan masyarakat dari bawah melalui proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan mempertimbangan aspek politis tanpa meninggalkan keilmuan dengan harapan tercipta kerjasama yang kuat dengan pemerintah Pusat dengan Pemerintah Prov. Sulsel dan Pemerintah Daerah dalam rangka bersinergi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah” Ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbabhda Takalar Drs. Achmad. Rivai. M.si dalam laporannya menyampaikan bahwa Tujuan kegiatan ini untuk menampung berbagai masukan dan usulan dari stakeholder dalam rangka penajaman penyelerasan dan penyempurnaan strategi dan arah kebijakan sesuai kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RPJMD Kab. Takalar tahun 2025-2029 dan secara teknis diterjemahkan dalam RKPD Kab. Takalar Tahun 2026 untuk selanjutkan akan digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD Kab. Takalar Tahun 2026.
“Melalui pelaksanaan Musrenbang Kab. Takalar Tahun 2025-2029 dan RKPD Kab. Takalar Tahun 2026 diharapkan dapat menghasilkan keluaran berupa penetapan arah kebijakan, kualitas pembangunan dan kegiatan pembangunan platform, pagu dana indikatif berdasarkan bidang kewenangan atau fungsi SKPD”Ujarnya.
