“Di Jerman, sejumlah media disana dikelola pebisnis murni, namun mengarahkan ideologi redaksinya pada satu partai tertentu,” kata Masduki yang menempuh doktoral di negara itu.
Jika dilihat dari model afiliasi, menurut penelitian PR2 Media yang didukung Internews dan USAID ini, ada empat klasifikasi di Indonesia. Pertama adalah afilisasi ekstrem.
“Kalau seorang pemilik media atau keluarganya sekaligus pemegang saham, kemudian komisaris, direksinya juga, tiba-tiba juga menjadi ketua partai. Tidak cukup, juga menjadi calon anggota DPR dan pada saat yang sama, punya afilisia dengan pejabat pemerintah di pusat atau daerah,” kata Masduki.
MNC Grup adalah contoh dari model ini, di mana Harry Tanoesoedibjo sebagai pemilik juga pengelola MNC, Ketua Perindo, saat ini menjadi caleg, anak tertuanya menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekraf, serta aktif menghimbau jurnalisnya maju sebagai caleg. Model semacam ini, bahkan diduga Masduki hanya ada di Indonesia.
Model kedua di bawah exstreme adalah strong, seperti yang terjadi di Media Group, di mana Surya Paloh sebagai pemilik dan pengelola juga menjadi Ketua Nasdem, anaknya Prananda Surya Paloh menjadi Ketua pemenangan Pemilu Nasdem dan anggota DPR 2019-2024, dan saat ini kembali menjadi caleg. Nasdem juga memiliki menteri di kabinet Jokowi.
Sedangkan model selanjutnya adalah moderate, yang tercermin dari seseorang yang ada di struktur penting di media, menjadi pengurus partai, caleg atau sedang menjabat sebagai anggota DPRD. Sedangkan terakhir adalah model weak, di mana banyak jurnalis menjadi caleg baik di DPR maupun DPRD.
Masalah yang Dianggap Bukan Masalah
Media massa sebenarnya diharapkan menjadi sumber informasi yang benar, independen, dan terverifikasi untuk publik. Peran itu semakin penting, di tengah ekosistem media sosial yang justru menjadi persoalan tambahan, karena potensinya untuk dijadikan alat kampanye.
Sekjen Aliansi Jurnalis Independen, Ika Ningtyas, dalam diskusi Data Journalism Hack: Menelisik Data Publik untuk Publik belum lama ini mengakui, independensi media saat ini masih jadi tantangan. Berkaca dari hasil riset PR2 Media, setidaknya, bisa dibaca bagaimana langkah para politisi yang menggunakan media untuk kepentingan-kepentingan politiknya.
“Artinya, di situasi yang sudah keruh di media sosial, ruang-ruang digital, peran media yang kita harapkan seharusnya lebih independen untuk bisa membawa kepentingan publik yang lebih luas, ini tercemar, dengan kepentingan-kepentingan politik praktis,” kata Ika.
Lembaga seperti Dewan Pers tidak henti meminta jurnalis dan media untuk bersikap independen, begitu juga dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan berbagai organisasi jurnalis.
Pekan lalu misalnya, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam sebuah diskusi meminta pers untuk menjadi wasit yang mengedepankan nilai-nilai independensi yang objektif saat Pemilu. Himbauan serupa selalu disampaikan Dewan Pers dalam berbagai kesempatan, terutama karena pemilu tinggal beberapa pekan lagi.
“KPI telah membuat sejumlah kebijakan, termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Kita juga melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Pers melalui Gugus Tugas,” ujar Ubaidillah dalam rilis resmi lembaga tersebut.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) juga tidak mau kalah. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun tegas meminta wartawan dan pers untuk menjaga netralitas dan independensi selama pesta demokrasi kali ini.
“Memang soal netralitas media ini akan menjadi diskusi yang cukup ramai dalam setiap pemilu, karena beberapa hal. Yang mempengaruhi netralitas media antara lain soal ownership. Saya kira pasti akan ramai dibicarakan, ownership terhadap industri media,” kata Nezar.
Seperti juga paparan penelitian PR2 Media, Nezar mengakui afiliasi para peserta pemilu dengan industri media menjadi fokus perhatian.
“Tetapi, dengan menjalankan satu code on conduct dan kode etik, serta merujuk pada peraturan-peraturan yang ada, saya kira persoalan ownership dan lain sebagainya itu, biasnya bisa lebih diminimalkan, atau setidaknya dijaga oleh publik, berdasarkan regulatory framework yang ada,” tambah Nezar.
Namun, kata Masduki, selama ini lebih banyak upaya perbaikan dilakukan di hilir, yaitu menyangkut laporan media atau konten-kontennya. Padahal di atas, situasinya juga tidak kalah bermasalah. Dia menilai, ada semacam penerimaan dari semua pihak, yang akhirnya menjadi pembiaran terutama terkait bagaimana para pemilik media merangkap politisi, ketua partai, dan caleg, sekaligus mendorong para jurnalis untuk mencalonkan diri berebut kursi.
“Kondisi ini seolah mengalami penormalan, sehingga kita merasa ini tidak masalah. Padahal ini masalah,” tandas Masduki. [Red]#VOA