“Perhatikan kesenjangan itu! Apa akibatnya, kira-kira sekitar $8.000 untuk per kapita per tahun untuk siswa di negara kaya, $50 per tahun untuk siswa di negara miskin, jadi $1 per minggu per siswa. Jadi jelas sekali, disparitas dalam hal investasi sangat besa,” imbuhnya.
“Intinya adalah dalam kebijakan pendidikan saat ini kami tidak mendapat satu ketetapan apa yang menjadi prioritas karena terlalu banyak yang diinginkan. Pada saat yang sama partisipasi bermakna dari para pegiat pendidikan itu tidak didapatkan sehingga kebijakan-kebijakan sering membingungkan,” kata Henny.
Saat ini, Indonesia dihadapkan pada masalah-masalah serius terkait pendidikan, seperti misalnya perkawinan anak yang kerap memaksa anak – terutama anak perempuan – tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Selain itu pihak berwenang justru lebih tertarik pada isu artifisial seperti keharusan mengenakan seragam, atau bahkan mengenakan pakaian daerah.
Henny menilai situasi ini tercipta akibat penyusun kebijakan yang memandang arena pendidikan ini dari sebuah menara gading.
“Tetapi mengapa tidak menukik ke dalam masalah lain yang kita hadapi sangat jelas yaitu menemani para guru untuk betul-betul mengembangkan potensi yang mereka miliki, untuk betul-betul memperlihatkan, memberikan inspirasi bahwa di sekitar mereka ada potensi lain yang bisa digunakan, dan dengan potensi-potensi tersebut memperbaiki apa yang ada lingkungannya,” ujarnya.
Itulah sebabnya ia mendorong masyarakat sipil menjadi ujung tombak untuk mendorong dunia pendidikan.
Yayasan Cahaya Guru misalnya menyediakan sesi pelatihan untuk guru, dan menanamkan nilai-nilai seperti kebhinekaan, nasionalisme, dan kemanusiaan di diri masing-masing pengajar.
