Lebih lanjut, KNPI menyoroti adanya rencana eksekusi terbaru pada lahan yang berbeda, namun masih didasarkan pada putusan pengadilan yang sama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya bias dalam penegakan hukum dan potensi ketidakadilan bagi warga yang terdampak.
KNPI mendesak agar pihak pengadilan mempertimbangkan ulang langkah yang akan diambil serta menjamin semua prosedur hukum dijalankan dengan benar. Mereka juga mengimbau pemerintah dan aparat terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh guna mencegah pelanggaran hukum serupa terjadi di masa depan.
