Kasus ini disebut telah masuk dalam laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Lamongan. Publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran wewenang maupun indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan aset desa. Bagi warga, proses hukum dianggap sebagai jalan penting untuk mengembalikan kepercayaan terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. [Bed&Luq]
Pos terkait
Rencana Kerja Sama PDAM Lamongan–PT MOYA Picu Pro-Kontra, JAMAL Minta Opsi Lain
Danramil Karanganyar Ngawi Hadiri Pembentukan Panitia Pemilihan Perangkat Desa
Kepulan Asap Berbau Gas Muncul dari Gudang PT NESR Tuban, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan
Nelayan Asemdoyong Soroti Rencana Pembelian Tanah KUD, Pengurus Klaim Sudah Disepakati
