KASUM Tagih Janji Komnas HAM Soal Munir
Menurut Usman, undang-undang telah mengamanatkan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan pro yustisia yang benar dan adil terhadap kasus pembunuhan Munir.
“Sayangnya dari sudut pandang kerangka waktu itu saja, kita melihat penyelidikan (perkara pembunuhan Munir) ini terus tertunda. Kami khawatir penundaan ini benar-benar berakibat negatif dan mencerminkan akhir dari penyelidikan kasus ini yang mengalami kebuntuan,” katanya.
Selain kerangka waktu, dia mengharapkan proses penyelidikan pro yustisia kasus pembunuhan Munir memberikan terobosan untuk investigasi yang lebih dalam lagi, terutama untuk mengaktifkan proses hukum sebelumnya pasca pembebasan mantan deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Menurut Usman, ada kejanggalan dalam aspek prosedural dan material proses peradilan tersebut. Dia mencontohkan adanya sejumlah saksi mencabut keterangan dan melakukan penyangkalan. Dia berharap Komnas HAM mengambil terobosan sehingga kasus pembunuhan Munir bisa terungkap dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Bivitri: Ini soal keadilan
Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan bahwa waktu 19 tahun sejak Munir dibunuh adalah periode yang terlalu lama bagi keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Dia menekankan meramaikan kembali kasus pembunuhan Munir ini tidak ada kaitannya dengan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
“Ini bukan soal argumen lima tahunan. Ini sesuatu yang harus kita catat bahwa kasus pelanggaran HAM berat tidak selesai selama orang yang menyuruh itu belum diadili,” ujarnya.
Pos terkait
Sinergi IJTI dan KSP: Perkuat Etika Digital Demi Ekosistem Pers Sehat
Pelantikan KNPI Sulsel Tertunda, Vonny Ameliani Tegaskan Legitimasi Tak Tergoyahkan
KNPI Sulsel Diminta Jaga Kekompakan Menjelang Pelantikan Versi Vonny Ameliani
Ketua Umum DePA-RI Ingatkan Menteri Haji Soal Gagasan “War Tiket Haji”
Pengusaha Muda Bali Angkat Teknologi Jepang, PSEL Suwung Siap Jadi Solusi Sampah
