“Ini sangat memberatkan mahasiswa karena di ITB itu sampai ratusan mahasiswa itu yang terlilit utang. Nah ini menjadi buah simalakama ketika kampus tidak lagi fokus pada pengembangan akademik, memperdalam research atau ilmu pengetahuan tapi berpikir cuan (mencari keuntungan, red). Akhirnya menjadi tidak maksimal peran-peran kampus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini,” jelasnya.
“Itu kenyataan real yang ada di lapangan. Makanya ketika tahun 2012 itu pemerintah membuat program wajib belajar 12 tahun, menjadi pengharap 9 tahun ini sudah selesai lalu lanjut ke 12 tahun. Tapi nyatanya sejak anggaran pendidikan diangkat menjadi 20 persen kemudian ditingkatkan menjadi 12 tahun, yang terjadi dari tahun 2012 sampai sekarang 2023 itu kenaikan usia rata-rata lama sekolah itu naik 1,1 persen saja, yang mulanya 7,6 persen sekarang sekarang 8,7 persen. Artinya, program wajib belajar 9 tahun saja kita sebenarnya belum tuntas, karena rata-rata usia lama sekolah anak kita itu nggak sampai sembilan (tahun),” katanya.
Lebih jauh, Ubaid mengatakan, sebenarnya banyak pilihan atau program yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu seperti dana abadi pendidikan di berbagai sektor. Namun, berbagai sektor ini cenderung jalan sendiri-sendiri dan lebih mengedepankan ego sektoral, dan hal itulah yang cukup menghambat.
“Kita juga bisa memanfaatkan dana-dana filantropi, karena Indonesia ini termasuk negara yang paling dermawan, dan kita punya banyak sekali lembaga-lembaga filantropi. Tetapi bagaimana kita maksimalkan lembaga-lembaga filantropi ini untuk pengembangan sumber daya manusia baik di jenjang dasar, menengah, sampai dengan perguruan tinggi. Dengan skema-skema yang ada, saya pikir kita bisa memanfaatkan semua resource kita ke arah situ,” tambahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang mengkaji skema student loan untuk membantu mahasiswa-mahasiswi dalam membayar uang kuliahnya.
“Saat ini, terkait dengan adanya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita sedang membahasnya di dalam dewan pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan untuk men-develop yang disebut dengan student loan,” ungkap Menkeu.
