Masyarakat mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga serta Dinas Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka meminta pengawasan ketat agar proyek perbaikan jalan sesuai standar teknis dan tidak sekadar tambal sulam.
Pengamat kebijakan publik Lamongan, Ahmad Fathoni, menegaskan perlunya audit independen. “Jika ada indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, harus diaudit. Ini penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran,” ujarnya.
Secara hukum, penyelenggara jalan memiliki kewajiban menjamin keamanan dan kelayakan infrastruktur. Hal ini diatur dalam:
