LAMONGAN | DN – Kabupaten Lamongan kembali menjadi sorotan publik terkait pengelolaan sampah. Meski memiliki pendapatan daerah mencapai ±Rp 3,25 triliun, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Ironisnya, setiap tahun puluhan miliar rupiah digelontorkan untuk sektor ini, namun hasilnya belum terlihat signifikan di lapangan.
Penelusuran dokumen APBD 2025 menunjukkan anggaran pengelolaan lingkungan hidup di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berada pada kisaran Rp 30–80 miliar. Dari jumlah tersebut, 60–80 persen dialokasikan khusus untuk penanganan sampah. Namun, wajah kota masih dihiasi tumpukan sampah di berbagai titik.
Investigasi lapangan mengungkap sebagian besar dana terserap untuk belanja rutin dan operasional, seperti biaya pengangkutan, BBM truk, gaji tenaga kebersihan, serta perawatan kendaraan. Akibatnya, ruang untuk inovasi teknologi pengolahan sampah dan program pengurangan dari sumber (reduce) sangat terbatas.
Agung Sekar, aktivis lingkungan, menilai pola pengelolaan masih stagnan. “Yang terjadi hanya kumpul–angkut–buang. Bukan pengelolaan berkelanjutan. Gunungan sampah di Tambora jadi bukti nyata kegagalan sistem. Baunya menyengat, apalagi setelah hujan. Ini ancaman serius bagi kesehatan warga,” tegasnya.
