Pengesahan RPJMD ditandai dengan penandatanganan bersama antara pihak legislatif dan eksekutif, menandakan komitmen lintas lembaga untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami harap Gubernur segera mengirimkan salinan RPJMD ke Kemendagri agar segera dilakukan evaluasi sesuai mekanisme,” ujar Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPRD Jatim.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama, menyebut RPJMD sebagai blueprint utama pembangunan Jawa Timur menuju Indonesia Emas 2045. Ia menggarisbawahi pentingnya strategi pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah tertinggal seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.
“Pembangunan jangan hanya terpusat di kawasan Gerbangkertasusila. Diperlukan kebijakan afirmatif dan skema percepatan untuk meningkatkan layanan dasar dan kualitas SDM,” ujar Farid.
Fraksi Gerindra juga menyoroti target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya ditetapkan sebesar 1,87 persen. Menurut mereka, angka ini terlalu konservatif mengingat kondisi ekonomi sudah mulai stabil.
“Kami mendorong revisi target PAD hingga 5-7 persen, dengan pendekatan money follow program agar anggaran lebih fokus pada prioritas yang berdampak langsung,” tambah Farid.
Selain itu, penataan aset daerah dan evaluasi kinerja BUMD juga menjadi perhatian. Banyak aset daerah dinilai terbengkalai, sementara beberapa BUMD justru menjadi beban fiskal tanpa kontribusi signifikan.
Meski capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2025 dianggap positif, kualitas air dan lahan masih menjadi catatan. Fraksi Gerindra mendorong integrasi program lingkungan dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui pendekatan Green Economy dan Blue Economy.
