Dalam aksi tersebut, DPP Gempar Nkri menyuarakan tuntutan Aliansi Masyarakat Maros untuk Keadilan (AMUK), yang meliputi:
- Mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini dan mempercepat penyelidikan tanpa penundaan lebih lanjut.
- Meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.
- Menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat negara.
- Menekankan bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi di Maros.
- Mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus jika Polri tidak mampu menyelesaikannya dalam waktu yang wajar.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan keadilan yang ditegakkan. Mabes Polri diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan profesional, integritas, dan dedikasi untuk kepentingan rakyat,” ujar Askari UT, Ketua DPP Gempar Nkri.
