Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Dwi Sawung mengungkapkan teknologi CCS/CCUS sangat kompleks dan cenderung mahal. Ia mencontohkan, apabila sebuah PLTU ingin dipasangi CCS/CCUS, ada alat yang harus dibuat secara khusus, dan ruang atau tempat penyimpanan CO2 biasanya akan dialirkan ke pipa atau sumur migas untuk kemudian di simpan di dalam lapisan tanah.
“Kesulitannya, dia harus (disimpan) di lapisan batuan yang stabil selama ratusan atau ribuan tahun karena kita gak ingin tiba-tiba dia bocor, atau (terimbas) gempa bumi. Karena ketika misalnya disimpan di bawah (tanah) terus tiba-tiba (gempa), karbon dalam jumlah yang besar itu keluar, itu akan jadi bencana ekologis yang sangat parah,” papar Sawung.
Ia menambahkan bahwa akan jauh lebih murah apabila pemerintah secara bertahap membangun dan mengembangkan energi terbarukan ketimbang menggunakan teknologi CCS/CCUS.
“Secara karakteristik CCS/CCUS ini desainnya sangat kompleks, dan harus custom sesuai dengan pembangkitnya. Ini yang membuatnya jadi mahal dan sulit ketika operasionalnya misal untuk memisahkan karbonnya dengan unsur yang lain, dan upaya perawatannya juga mahal,” katanya.
Ekonom CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan beban seperti biaya operasional dan investasi sebuah PLTU yang menggunakan CCS/CCUS akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi fosil maupun pembangkit listrik energi terbarukan.
“Penambahannya kalau pakai CCUS itu sebesar Rp30,2 juta per kwh, kemudian di 2050 itu diperkirakan akan turun, tapi turunnya cuma Rp22,01 juta per kwh, jadi masih dalam range yang cukup mahal kalau PLTU menggunakan CCUS,” ungkap Bhima.
Bhima juga menjelaskan biaya operasional PLTU yang menggunakan CCS/CCUS diperkirakan akan semakin membengkak karena membutuhkan biaya mitigasi risiko seperti kebocoran dalam penyimpanan karbon di lapisan bawah tanah. Ini perlu mengingat Indonesia dikenal sebagai wilayah yang berada di pusat bencana atau “ring of fire”.
“Artinya, pemilihan CCS/CCUS yang dikatakan transisi energi sebagai solusi, secara keekonomian sudah bisa kita tolak. Kecuali pemerintah ingin menggelontorkan subsidi yang lebih besar, subsidi yang seharusnya ke energi terbarukan, itu justru nanti subsidi dana kompensasinya bisa masuk ke CCS dan CCUS. Itu jadi masalah baru,” jelasnya.
