Turun, Surplus APBN Capai Rp8,1 triliun

  • Whatsapp
Menteri keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita edisi April 2024, Jumat (26/04) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. (Kemenkeu Foto/ biro KLI)

“APBN kita hingga Maret kinerjanya masih sesuai on track dan kita terus merespons dan melaksanakan berbagai kemungkinan adjustment dengan perubahan lanskap perekonomian global yang sangat dinamis. APBN sama seperti tahun-tahun sebelumnya di mana shock terjadi dari berbagai faktor akan terus menjadi shock absorber, di mana APBN diandalkan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan kinerja ekonomi, namun pada saat yang sama APBN harus terus dijaga sustainability dan kesehatannya,” jelasnya.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita edisi April 2024, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/04). (Kemenkeu Foto/ biro KLI)
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi APBN Kita edisi April 2024, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/04). (Kemenkeu Foto/ biro KLI)

Ekonom sekaligus Pendiri CORE Indonesia Hendri Saparini mengungkapkan, dalam sebuah anggaran negara yang harus diperhatikan adalah sisi penerimaan negara dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Menurutnya, jika kondisi penerimaan lebih kecil daripada belanja negara terjadi secara terus menerus dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang cukup kompleks.

“Ini menjadi kekhawatiran kita, maksudnya dari sisi penerimaan itu mestinya Maret sudah cukup besar besar, tapi ini kok lebih rendah. Lalu belanjanya ini kenapa terlalu kencang, sementara sisa waktunya sembilan bulan ke depan kita ada potensi-potensi tambahan belanja lain di luar yang ada di APBN,” ungkap Hendri.

Ia mencontohkan, potensi belanja tambahan negara tersebut kemungkinan besar terjadi jika harga minyak dunia naik. Dengan begitu, akan ada tambahan belanja negara untuk kenaikan subsidi BBM. Namun, apabila pemerintah memutuskan untuk memangkas subsidi BBM, timbul pertanyaan apakah masyarakat akan mampu menghadapinya. Selain itu, apabila terjadi kenaikkan harga BBM, maka akan berimplikasi pada harga pangan yang kemudian bisa meningkatkan inflasi.

“Artinya ada kekhawatiran nanti juga akan ada giliran BLT baru. Jadi artinya yang kita khawatirkan evaluasi dari satu kuartal ini, satu tadi dari penerimaan, kedua dari belanja dan proyeksi ke depan akan banyak faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap penerimaan maupun terhadap belanja,” jelasnya.

Dengan tambahan potensi-potensi belanja tersebut, katanya, bukan tidak mungkin defisit APBN akan melebar dari yang sudah ditargetkan dalam UU. Maka dari itu, agar kinerja APBN bisa berjalan dengan baik di tengah kondisi ketidakpastian global dan domestik, pemerintah harus melakukan beberapa langkah. Pertama, katanya, pemerintah tidak boleh membiarkan adanya pembengkakan defisit dalam APBN. Kedua, dari sisi penerimaan, negara pemerintah harus lebih berhati-hati apabila ingin meningkatkannya. [Red]#VOA