Trump juga mengatakan bahwa Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem akan “menolak setiap dan semua permohonan visa yang dibuat oleh laki-laki yang mencoba memasuki Amerika Serikat secara curang sambil mengidentifikasi diri mereka sebagai atlet perempuan untuk mencoba masuk ke Olimpiade.”
Penyelenggara Olimpiade 2028 belum menanggapi permintaan komentar.
Inpres tersebut merupakan langkah terbaru dari serangkaian langkah pemerintahan Trump yang menargetkan kaum transgender.
Langkah sebelumnya berupaya agar pemerintah federal menolak gagasan bahwa seorang individu dapat melakukan transisi ke jenis kelamin lain selain jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Hal ini berdampak pada berbagai bidang, termasuk paspor dan penjara.
Trump juga membuka pintu untuk melarang anggota militer transgender untuk bertugas; menyerukan untuk mengakhiri asuransi kesehatan federal dan pendanaan lainnya untuk perawatan yang menegaskan gender bagi transgender yang berusia di bawah 19 tahun; dan membatasi cara pengajaran gender di sekolah.
Penolakan
Penolakan terhadap beberapa inisiatif pemerintah telah dimulai di pengadilan. Kelompok transgender telah menggugat beberapa kebijakan tersebut, dan kemungkinan besar akan ada lebih banyak lagi yang akan menyusul. Pengacara hak-hak sipil yang menangani kasus-kasus itu menyatakan dalam beberapa kasus, perintah Trump melanggar undang-undang yang diadopsi oleh Kongres dan perlindungan dalam Konstitusi – dan bahwa perintah tersebut melampaui wewenang presiden.
Kemungkinan akan muncul pertanyaan serupa untuk instruksi terbaru ini, misalnya: Dapatkah presiden menuntut agar Asosiasi Atletik Perguruan Tinggi Nasional AS (NCAA) mengubah kebijakannya?
Presiden NCAA Charlie Baker mengatakan Dewan Gubernurnya sedang meninjau inpres itu dan “akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan NCAA dalam beberapa hari mendatang, tergantung pada panduan lebih lanjut dari pemerintah.” Baker, yang tahun lalu mengatakan ia mengetahui kurang dari 10 atlet aktif NCAA yang diidentifikasi sebagai transgender, mencatat bahwa inpres itu setidaknya memberikan kebijakan yang seragam dan bukan undang-undang negara bagian yang tambal sulam. [Red]#VOA
