BOJONEGORO | DN – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Proses verifikasi dimulai pada Senin (11/5/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Ratusan aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) diterjunkan ke lapangan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta tenaga penyuluh.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei 2026 dan rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto pada 6 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga sesuai arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono untuk memastikan validitas data penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo mengatakan, verifikasi lapangan dilakukan setelah ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi dan validasi DTSEN periode Januari hingga April 2026.
“ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan agar data yang digunakan benar-benar akurat dan akuntabel,” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, sejumlah anomali data yang ditemukan antara lain pendapatan warga yang tidak sesuai, luas rumah yang tidak akurat, hingga satu rumah yang tercatat dihuni oleh sembilan kepala keluarga.
“Temuan-temuan ini belum tentu salah, namun harus dicocokkan kembali dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” jelasnya.
Dalam proses ground check, petugas akan mencocokkan empat komponen utama penentu tingkat kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu tingkat pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, serta kondisi tempat tinggal.
Agus menegaskan, validitas data sangat penting karena menjadi dasar utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Dengan verifikasi menyeluruh ini, Pemkab Bojonegoro berharap data sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih bersih, akurat, dan kredibel, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan. [J2]
