“Memperlakukan semua warga setara bukan memperlakukan anak presiden dengan istimewa. Dalam republik, hukum harus dihormati. Tidak boleh hukum dijadikan senjata untuk menundukan lawan-lawan politik. Kita menyaksikan pimpinan partai politik diproses hukum untuk mendukung penguasa. Ketika pimpinan parpol mendukung penguasa, seluruh pemberantasan korupsi berhenti,” ujar Usman.
Berbicara dalam kesempatan terpisah, Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. Koentjoro menyebut beberapa tindakan Presiden Jokowi yang tidak konsisten, kasus etik di Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan batas umur calon presiden dan calon wakil presiden, dan kebohongan yang dilakukan atas nama bantuan sosial (bansos) serta atas nama kampanye.
Koentjoro menilai akan ada dua risiko cukup berat ketika suara moral tidak didengar, yaitu akan ada pembangkangan terhadap Presiden Jokowi, dan yang paling mengkhawatirkan adalah jika terjadi kekacauan.
Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) secara terang-terangan menyampaikan pernyataan sikap yang diberi tajuk “Indonesia Darurat Kenegarawanan”.
KSP Hargai Suara Kampus dan Masyarakat Madani
Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad mengatakan pihaknya senang dan menghargai para guru besar yang mengingatkan pemerintah.
“Terkait Pemilu, sekarang sedang berjalan. Kita tidak mungkin mundur untuk pelaksanaan Pemilu meskipun berbagai macam dinamikanya kita sudah tahu. Rakyatlah nanti yang akan menentukan pada tanggal 14 Februari,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua TPN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengungkapkan sejauh ini banyak juga akademisi kampus yang mendukung Presiden Jokowi. Ia mengatakan tidak mau berpikir bahwa kritik yang datang dari sivitas akademika itu akan menimbulkan sentiment negatif. Dia mempercayai sudut pandang para akademisi tetap berlandaskan ilmu pengetahuan.
Presiden Joko Widodo belum menanggapi secara resmi seluruh keprihatinan dan kecaman luas terhadap langkah-langkahnya. Namun saat ditanya wartawan seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada 2 Februari lalu, Jokowi menjawab singkat “merupakan hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silahkan.” [Red]#VOA
