“Kami mendesak presiden untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu 2024. Kami menolak ketidaknetralan presiden karena merusak demokrasi, mengoyak keadilan dan memecah bangsa, serta menolak penyalahgunaan kekuasaan dalam mendukung pasangan calon dengan melanggar konstitusi, mengukuhkan nepotisme, oligarki dan patriarki,” kata aktivis perempuan senior, Zumrotin Susilo, membacakan seruan dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM.
Zumrotin pernah menjabat di sejumlah lembaga internasional dan dalam negeri.
Mewakili 500an perempuan yang berunjuk rasa, Zumrotin mengatakan presiden telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi berperspektif perempuan dan tidak menganggap penting seruan moral dan kritik, tidak saja dari kelompok-kelompok perempuan, tetapi juga organisasi masyarakat sipil dan universitas-universitas.
Universitas Trisakti Ingatkan Peristiwa Reformasi 1998
Seakan mengikuti jejak Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan lebih dari 70an kampus terkemuka lain se-Indonesia, pada hari Jumat pula sejumlah mahasiswa, guru besar, dosen serta alumni Universitas Trisakti menyuarakan hal yang sama di Tugu 12 Mei Reformasi, Jakarta. Mereka juga membacakan maklumat Trisakti Melawan Tirani.
Guru Besar Universitas Trisakti Dadan Umar Daihani mengingatkan kembali peristiwa reformasi yang terjadi 26 tahun lalu yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, dan menegaskan bahwa Indonesia yang selalu mengedepankan etika dan norma, adalah milik semua orang.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid, yang juga alumni Universitas Trisakti, mengatakan mereka berkumpul di Tugu 12 Mei Reformasi untuk menjaga cita-cita dari mereka yang tewas dalam perjuangan reformasi 98 yaitu memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Pemerintah saat ini, ujarnya, khususnya presiden, pimpinan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperlihatkan “pengkhianatan” terhadap pemberantasan KKN.
Untuk itu ia mendukung suara dari sivitas akademika dan masyarakat yang terpinggirkan untuk merebut kembali kedualatan rakyat.
