Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat, Dr. Mehbob, SH., MH., selaku Kuasa Hukum partai Demokrat sebagai Pihak Terkait (PT) menjelaskan, bahwa putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tepat dan berdasar sebab memang sedari awal dalil pemohon lemah.
”Putusan MK sudah benar dan tepat. PKB sebagai pemohon tidak cukup memiliki bukti sehingga perkara ini tidak perlu diperiksa sampai ke pokok perkara. Ini sudah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam berdemokrasi. Keputusan KPU Pohuwato sudah sesuai dengan C-1 Hasil,” kata Mehbob dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/05/2024).
Senada dengan hal itu, kuasa hukum lainnya, yaitu Dr. Muhajir, SH., MH., menerangkan, pihaknya mengapresiasi ketegasan dan keobjektifan Majelis Hakim yang mampu menilai persoalan ini secara jernih dan faktual sehingga memberikan kepastian hukum kepada peserta pemilu.
Menurutnya, perkara-perkara yang cacat formil dan tidak meyakinkan secara data sebaiknya tidak perlu diperiksa sampai ke tahap pokok perkara mengingat keterbatasan waktu dalam persidangan PHPU 2024 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
