Satu WNI Tewas dalam Kerusuhan di Bangladesh
KBRI Dhaka telah menyiapkan rumah aman atau safe house yang dapat diakses WNI jika situasi memburuk, tambah Judha.
Indonesia Diminta Tegas terhadap Bangladesh
Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang tergabung dalam Alliance of Communities and Democracy Actions for Bangladesh (ACAB) menggelar aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Bangladesh di Jakarta.
Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), salah satu lembaga yang ikut dalam aksi tersebut meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada pemerintah Bangladesh.
“Ini ada soal kemanusiaan. Ada hubungan diplomatik dengan Bangladesh. Apabila Bangladesh dalam situasi pemerintah rezim otoriter dan tirani menyerang masyarakat sipil, melakukan pelanggaran hak berat secara sistematis dan terstruktur maka penting bagi pemerintah melalui Kemenlu menyatakan sikap tegas, melakukan persona nongrata atau pemulangan secara tidak hormat diplomat dari Bangladesh yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Sistem Kuota Pekerjaan Picu Demonstrasi
Kerusuhan di Bangladesh berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di Universitas Dhaka, universitas terbesar di negara itu. Protes dimulai bulan lalu ketika para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30 persen pekerjaan di sektor pemerintah untuk keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.
Ketika kekerasan memuncak, Mahkamah Agung negara itu mengurangi sistem kuota menjadi lima persen, di mana tiga persen di antaranya untuk keluarga veteran. Namun, protes terus berlanjut menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang dinilai karena penggunaan kekuatan berlebihan oleh pemerintah.
