“Bagi saya, ini harus menjadi pendekatan dalam perang melawan narkoba, dan tujuan yang paling penting adalah menghentikan penyelundupan narkoba ke Filipina,” kata Marcos, seraya menambahkan bahwa narkoba yang baru disita berasal dari luar negeri.
Marcos, yang mulai menjabat pada pertengahan tahun 2022, berjanji untuk melanjutkan pemberantasan narkoba yang dilancarkan pendahulunya, Rodrigo Duterte, namun mengatakan hal itu akan dilakukan secara berbeda dan lebih fokus pada rehabilitasi pecandu narkoba.
Di bawah pemerintahan Duterte, lebih dari 6.000 tersangka pengedar narkoba yang sebagian besar miskin tewas dalam bentrokan dengan aparat penegak hukum. Pembunuhan yang meluas ini membuat khawatir pemerintah negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, dan memicu penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang sedang berlangsung sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Polisi mengatakan jumlah pembunuhan terhadap tersangka narkoba jauh lebih sedikit di bawah pemerintahan Marcos, namun kelompok-kelompok HAM telah menyatakan kekhawatiran atas berlanjutnya pembunuhan seperti itu dan meminta Marcos untuk bekerja sama dengan ICC dalam menyelidiki pembunuhan yang terjadi ketika Duterte menjadi presiden dan wali kota Davao, sebuah kota di Filipina Selatan.
